Riset MSC 2025 mengungkap mayoritas perempuan pelaku *social commerce* di Indonesia masih mengandalkan dana pribadi dan minim pelatihan, sehingga perlu ekosistem digital inklusif dan akses pembiayaan formal agar usaha mereka bisa tumbuh berkelanjutan.\n<\/p>\n
\u201cSaya hanya tahu fitur katalog di WhatsApp Business dari wawancara ini.
\nSaya harap ada pelatihan supaya bisa menggunakannya dengan efektif.\u201d ujar
\nJumiyah, pengusaha kuliner di Balikpapan. <\/p>\n
Cerita Jumiyah bukan kasus tunggal. Ribuan pengusaha mikro di Indonesia,
\nterutama perempuan, kini menggantungkan mata pencahariannya pada social commerce<\/i>, aktivitas jual beli
\nbarang dan jasa melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok.
\nNamun di balik geliat ini, masih banyak pengusaha yang berjalan tanpa
\nperlindungan, pelatihan, maupun akses keuangan formal.<\/p>\n
Social commerce<\/i> berbeda
\ndengan e-commerce formal yang lebih terstruktur. Ia dikelola secara sederhana,
\nberbasis jaringan pribadi, dan banyak dijalankan oleh pengusaha mikro informal.
\nMenurut PP
\nNo. 7 Tahun 2021, pengusaha mikro adalah pengusaha produktif dengan modal usaha
\nmaksimal Rp 1 miliar atau omzet tahunan hingga Rp 2 miliar. Banyak
\npelaku social commerce<\/i> tergolong pengusaha mikro informal, yakni usaha
\nperorangan berskala kecil yang dikelola sederhana, belum sepenuhnya tercatat
\nsecara formal, dan berbasis jaringan pribadi.<\/p>\n
Riset terbaru MSC (MicroSave Consulting) Southeast Asia yang berjudul \u201cThe Landscape and Financial Access of
\nSocial Commerce Sellers in Indonesia\u201d<\/i> dilakukan MSC di tujuh provinsi di
\nIndonesia dengan memanfaatkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
\nuntuk menganalisis distribusi usaha sosial di berbagai wilayah. Fokus utamanya
\nadalah menelusuri perjalanan para pengusaha social
\ncommerce<\/i>, terutama perempuan, dalam mengakses layanan keuangan digital,
\nmemahami hambatan yang mereka hadapi, serta menguji potensi model kredit
\nberbasis data untuk meningkatkan inklusi keuangan.<\/p>\n
Studi ini menemukan 74% pelaku perdagangan sosial masih mengandalkan
\ndana pribadi untuk modal usaha. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan kredit
\ndari lembaga keuangan formal. Perempuan memang lebih aktif berjualan lewat
\nmedia sosial, tetapi cenderung lebih berhati-hati mengambil risiko finansial.
\nBanyak yang memilih skema informal seperti arisan dibanding pinjaman bank.
\nSelain itu, kurangnya integrasi fitur end-to-end<\/i>
\n(berupa katalog, pembayaran, logistik, dll) membuat transaksi tetap manual,
\nrawan risiko, dan tidak tercatat. Kondisi ini menjadi hambatan utama untuk
\nmengakses pembiayaan formal.<\/p>\n
Riset ini juga mencatat hanya 5,8% pengusaha yang pernah mengikuti
\npelatihan bisnis. Angka ini menunjukkan perlunya pendekatan pelatihan yang
\nfleksibel, murah, dan sesuai dengan platform yang digunakan pengusaha
\nsehari-hari.<\/p>\n
Cerita lain datang dari Ratna, pengusaha kerajinan di Jawa Barat, yang
\nmengandalkan WhatsApp dan arisan komunitas untuk menopang usahanya. Ia menolak
\nmenggunakan pembayaran digital karena khawatir dengan penipuan, dan merasa
\nsistemnya terlalu rumit. <\/p>\n
\u201cSaya tidak terbiasa dengan sistem perbankan, saya percaya pada
\norang-orang yang saya kenal,\u201d katanya. Sikap ini mencerminkan rendahnya adopsi
\ndigital di antara pengusaha berbasis komunitas yang rentan kehilangan akses
\njika tidak ada pendekatan inklusif dan edukatif.<\/p>\n
Temuan-temuan ini menyoroti urgensi membangun ekosistem digital yang
\ninklusif dan aman, mulai dari regulasi yang mendukung, perlindungan konsumen,
\nhingga pemanfaatan data alternatif untuk credit
\nscoring<\/i>. Platform digital juga perlu menghadirkan fitur yang sederhana dan
\nramah pengguna agar pengusaha informal bisa berkembang tanpa harus berpindah ke
\ne-commerce yang kompleks.<\/p>\n
“Social commerce <\/i>bukan
\nsekadar berjualan online, tapi menjadi ruang penting bagi perempuan untuk
\nmembangun usaha, sementara masih bisa mengurus keluarga, dan mengakses peluang
\nekonomi digital. Sudah saatnya mereka didukung dengan sistem yang mendorong
\nmereka untuk berpertisipasi secara formal dalam kegiatan ekonomi, khususnya
\nekonomi digital,” ujar Grace Retnowati, Direktur MSC Southeast Asia.<\/p>\n
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza
\nAdha Damanik, menegaskan bahwa penguatan kapasitas dan akselerasi skala UMKM
\nmerupakan kunci dalam menjaga daya saing nasional. Namun, dukungan tersebut
\nharus tetap selaras dengan karakteristik UMKM yang beragam agar program
\nkebijakan yang dijalankan benar-benar efektif dan berkelanjutan.<\/p>\n
Menurutnya, riset ini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan
\nsocial commerce di Indonesia, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem
\npendukung yang inklusif dan aman.<\/p>\n
\u201cUntuk itu, kehadiran social commerce seharusnya mampu memberikan
\nproteksi kepada pengusaha UMKM melalui promosi produk secara gratis di media
\nsosial, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas,\u201d ujar Riza.<\/p>\n
Ia juga menekankan bahwa meski social commerce memberikan banyak
\nmanfaat, tetap diperlukan pendampingan dan pengawasan yang ketat, mengingat
\ntantangan seperti persaingan dengan maraknya produk impor merupakan sebuah
\nkeniscayaan.<\/p>\n
Untuk mendiseminasikan temuan ini, MSC bersama Kementerian UMKM akan
\nmenyelenggarakan webinar pada 25 September 2025 <\/b>dengan tema: \u201cAkses Pembiayaan bagi Penjual Informal Perempuan
\ndalam Social Commerce\u201d. Acara ini turut dihadiri sejumlah Kementerian dan
\nLembaga, praktisi, pelaku UMKM dan media.<\/p>\n
Riset ini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan social commerce
\ndi Indonesia. Sejak diberlakukannya Permendag No. 31 Tahun 2023,<\/b> pemerintah menegaskan langkah
\nproteksi terhadap UMKM dalam negeri agar tetap terlindungi dari dominasi
\nalgoritma platform besar. Dalam praktiknya, kebijakan ini mendorong pengusaha
\nmikro untuk semakin mandiri memanfaatkan platform yang ada, meskipun masih
\nmenghadapi tantangan dalam hal integrasi fitur, akses pasar, dan literasi
\ndigital.<\/p>\n
Namun, peluang untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif masih
\nterbuka lebar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, investasi yang
\nberperspektif gender, dan kolaborasi lintas sektor, perdagangan sosial bisa
\nmenjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan.<\/p>\n
Saat perempuan dan pengusaha mikro mendapat akses yang setara terhadap
\npembiayaan, pelatihan, dan perlindungan digital, mereka tidak hanya bertahan,
\ntetapi mampu tumbuh, berinovasi, dan mendorong perubahan di era ekonomi digital
\nIndonesia. <\/p>\n