JAKARTA,\u00a021\u00a0Januari 2026<\/b>\u00a0\u2013 Otoritas\u00a0Jasa\u00a0Keuangan\u00a0(OJK)\u00a0baru\u00a0saja\u00a0menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2025 berupa izin\u00a0relaksasi uang muka (Down Payment\/DP) 0% bagi perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu. PT BRI\u00a0Multifinance\u00a0Indonesia (\u201cBRI Finance<\/b>\u201d), sebagai bagian dari BRI Group, menyambut positif diterbitkannya peraturan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk\u00a0menstimulasi\u00a0permintaan di pasar otomotif, terutama bagi konsumen yang memiliki keterbatasan uang muka namun memiliki kapasitas pembayaran yang memadai. BRI Finance menilai kebijakan ini berpotensi menjaga momentum pemulihan industri otomotif di tengah kondisi pasar yang\u00a0masih\u00a0menantang.\u00a0<\/p>\n
Meskipun\u00a0menyambut\u00a0baik\u00a0stimulus\u00a0tersebut, BRI Finance menekankan bahwa\u00a0implementasi DP 0% akan\u00a0dijalankan\u00a0secara sangat\u00a0selektif. Perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan\u00a0antara pertumbuhan bisnis dengan kualitas aset (NPL) dan keberlanjutan kinerja keuangan.\u00a0<\/p>\n
Direktur\u00a0Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menyatakan bahwa penguatan manajemen risiko menjadi kunci utama dalam penerapan kebijakan ini.\u00a0\u201cBRI Finance mengelola risiko\u00a0pembiayaan\u00a0pada\u00a0penerapan\u00a0DP 0% dengan memperkuat seleksi debitur melalui penilaian kelayakan\u00a0yang\u00a0lebih\u00a0ketat, penyesuaian skema pembiayaan, serta pengendalian tenor dan plafon pembiayaan, khususnya untuk pembiayaan multiguna atau konsumtif,” ujar Wahyudi.\u00a0<\/p>\n
Beliau\u00a0juga\u00a0menambahkan\u00a0bahwa\u00a0perusahaan akan melakukan pemantauan portofolio secara berkala. “Kami memastikan pertumbuhan pembiayaan tetap terjaga selaras dengan kualitas aset dan profil risiko yang dapat diterima oleh perusahaan,”\u00a0tegasnya.\u00a0<\/p>\n
BRI Finance memproyeksikan segmen kendaraan roda empat sebagai segmen\u00a0yang paling potensial dalam pemanfaatan kebijakan ini. Namun\u00a0segmen\u00a0roda\u00a0dua juga\u00a0tidak\u00a0kalah selektif, terutama untuk kebutuhan produktif, dengan tetap\u00a0mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama jika terjadi risiko peningkatan gagal bayar. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, penyesuaian skema pembiayaan, dan pemantauan berkelanjutan menjadi pilar utama agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan di masa depan.\u00a0<\/p>\n
***\u00a0<\/p>\n